Gugatan Caleg DPRA Partai Golkar Dapil 6 Aceh Teuku Oktaranda Dikabulkan MK, KPU Diperintahkan Hitung Suara Ulang

oleh -1966 Dilihat
oleh

JAKARTA|BITRANUSANTARA.CO.ID – Gugatan Caleg DPRA Partai Golkar Dapil 6 Aceh Teuku Oktaranda Dikabulkan MK pada Jumat (7/6/2024) di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta.

Keputusan tersebut dibacakan Hakim Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif atau  sengketa hasil Pileg 2024. Hal itu diputuskan majelis hakim MK dalam sidang pengucapan putusan terhadap Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar.

“Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh daerah pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di delapan kecamatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara,” kata Hakim Ketua Suhartoyo di ruang sidang.

Suhartoyo menyebut, penghitungan ulang surat suara perlu dilakukan terhadap seluruh tempat pemungutan suara atau TPS dari delapan kecamatan di Dapil 6 Aceh.

Adapun delapan kecamatan yang seluruh TPS-nya diperintahkan untuk menghitung ulang surat suara di antaranya Kecamatan Idi Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Simpang Jernih, dan Peunaron.

Dalam permohonannya Partai Golkar mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Gerindra dan Partai Aceh, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada delapan kecamatan tersebut.

Menurut Partai Golkar, adanya penambahan suara tersebut terjadi ketika pihaknya menyandingkan hasil rekap mandiri Formulir C. Hasil-DPRA yang dimilikinya dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRA yang dimiliki oleh termohon.

Partai Golkar telah menyampaikan surat keberatan terhadap hasil pleno kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Timur. Kemudian ditindaklanjuti dengan saran perbaikan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur kepada KIP Kabupaten Aceh Timur.

Partai Golkar mengatakan KIP Kabupaten Aceh Timur telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua PPK Simpang Jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun, untuk memperbaiki penghitungan suara di tingkat kecamatan. Kendati demikian, Ketua PPK tidak menindaklanjuti surat tersebut.

Dalam pertimbangan Mahkamah yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat itu menyoroti adanya perbedaan suara dari formulir C hasil dan formulir D hasil untuk perolehan suara caleg DPRD di Kecamatan Idi Rayeuk.

Mahkamah juga mengatakan, tidak menemukan adanya tindak lanjut dari PPK di sepuluh kecamatan pasca instruksi dari KIP Kabupaten Aceh Timur dan putusan Bawaslu Provinsi Aceh.

“Menyatakan bahwa sepuluh kecamatan itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara,” ucap Arief.

Karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kevalidan angka perolehan hasil suara yang ada di formulir D hasil Kecamatan. Hakim Konstitusi menilai, dalil pok8ok permohonan Partai Golkar selaku pemohon dapat dikatakan beralasan menurut hukum.

“Sehingga dipandang perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk seluruh TPS di Dapil 6 Aceh,” katanya.

Adapun MK memberikan batas waktu terhadap KPU selaku termohon untuk menggelar penghitungan ulang surat suara untuk perolehan hasil caleg DPRA Dapil 6 Aceh paling lama 30 hari setelah putusan diucapkan. (*)